Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merusak tatanan demokrasi. Menurut dia gara-gara pilkada langsung, politik uang jadi merajalela.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin setelah membahas demokrasi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Menurutnya, seluruh komponen masyarakat perlu terlibat langsung untuk mengontrol demokrasi bangsa.
Selain itu, Cak Imin juga menyayangkan masyarakat yang relatif mulai pasif dari pemilu ke pemilu. Dia menilai terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat pasif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pasif dan merasa tidak terlibat itu sejak Pilkada secara langsung. Pilkada ini merusak tatanan. Kenapa merusak tatanan? Karena Pilkada menghalalkan segala cara. Jadi politik uang merajalela, politik pemaksaan merajalela. Pilkada saya lupa tahun berapa mulai,” ujar Cak Imin dalam pertemuan dengan Badan Koordinasi Saksi Relawan Anies Baswedan (Bakorsi) di Jakarta, Sabtu (23/9).
Pilkada yang melibatkan masyarakat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung pertama kali dilaksanakan pada 2005, ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat dan dilantik oleh presiden.
Saat itu, Indonesia menggelar serentak pemilihan gubernur dan 19 bupati/wali kota di Provinsi Aceh.
Kemudian pada 2010, Indonesia kembali menggelar pilkada serentak. Kali itu, pemilihan kepala daerah di 17 kabupaten/kota di Sumatera Barat digelar bersamaan.
Lima tahun setelahnya, Indonesia mengukir sejarah dengan menggelar pilkada serentak skala nasional untuk pertama kali.
Tahun 2024 Indonesia bakal kembali menggelar pelaksanaan pilkada serentak secara nasional. Tercatat sebanyak 548 daerah, dengan rincian 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota akan menggelar pilkada pada 27 November 2024.
Suara diukur uang
Cak imin lalu menyinggung perihal politik uang. Ia mengklaim hampir seluruh gelaran pilkada di Indonesia mayoritas dimenangkan oleh pihak yang memakai modal uang dalam kontestasi politik.
“Sejak pilkada itulah rakyat mulai apatis, suara diukur dengan uang. Yang menang rata-rata yang berduit, itu pilkada-pilkada ya, di seluruh Indonesia, jujur saja. Kalau yang enggak berduit hampir sulit menang pilkada, kecuali beberapa, satu dua yang memang mengakar betul. Ada yang betul-betul faktor dorongan masyarakat,” jelas Cak Imin.
Cak Imin mengungkap tidak lebih dari 10 Pilkada di Indonesia yang benar-benar didorong dan didukung masyarakat dengan berbagai pendekatan dan strategi.
Ia kemudian menyinggung peran Bakorsi yang dia nilai penting dan strategis. Ia juga berpesan agar para relawan terus bersinergi dan mengawal kemenagan Anies-Cak Imin pada Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, para pihak perlu menggunakan sumber daya, baik tim yang beekrja hingga teknologi dalam upaya pemenangan.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin sempat mengungkap perasaannya saat dideklarasikan sebagai pendamping Anies pada 2 September lalu. Ia mengaku kaget dengan dukungan yang diperoleh dari masyakarat.
“Ini mengejutkan dan Insya Allah gelora semangat yang tinggi itu akan menjadi energi kemenangan 2024,” tandasnya.
