Yogyakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kemudian Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy hadir di rapat konsolidasi pemenangan pemilihan gubernur serentak 2024 dalam Kota Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat, 1 November 2024.
Dalam rapat yang mana dihadiri 350 kader PDIP dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Gunungkidul itu, Hasto juga Ronny memohonkan para kader tak gentar menghadapi berbagai prospek intimidasi kemudian kecurangan yang dimaksud mungkin saja kembali terjadi, seperti ketika pemilihan presiden atau Pilpres 2024 lalu.
Dalam masa kampanye Pilpres 2024, banyak simpatisan PDIP Gunungkidul sempat popular oleh sebab itu mengaku dianiaya pasukan pengawal Jokowi yang ketika itu masih presiden ketika dia berunjukrasa menolak kedatangannya. PDIP pada waktu itu juga mengaku mendapat intimidasi aparat agar menurunkan ribuan bendera partai di dalam rute tertentu jelang kedatangan Jokowi ke Gunungkidul.
“Kami sangat memahami kondisi sosial urusan politik dalam Gunungkidul, khususnya terkait besar tekanan yang digunakan dialami (saat Pilpres),” kata Hasto.
Hasto menuturkan tentang sejarah perjuangan partai sejak PNI didirikan oleh Bung Karno hingga Indonesia merdeka. Melewati pasang surut pada waktu Orde Baru berkuasa, hingga akhirnya Megawati Soekarnoputri muncul lalu mengatur perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
“PDIP adalah partai pejuang, yang tak pernah tunduk menghadapi berbagai intimidasi. Kita partai rakyat, siapa yang bersenjatakan kekuatan rakyat, akan mampu menghadapi kekuatan apapun,” kata Hasto.
Hasto menuturkan, di partai politik, perjuangan bukanlah dilaksanakan orang perorang kemudian bukanlah untuk mengungguli kepentingan pribadi. Dalam perjuangan itu, kata dia, kepentingan pribadi harus melebur di kepentingan bersama.
Menurut Hasto, Megawati sebagai ketua umum memohonkan agar para kader meneladani semangat perjuangan pendiri bangsa. Ia menceritakan kisah tiga kader PNI tahun 1930-an yang dimaksud tetap memperlihatkan berani walau menghadapi hukum gantungan akibat berteriak ‘merdeka’.
“Kalau pendiri bangsa seperti itu, maka kita juga harus punya bonding atau ikatan yang mana sama,” kata Hasto. “Tugas ini harus kita lakukan dengan energi berkobar di area pada diri kita. Karena bagaimanapun, kalau area kita dipimpin oleh kader PDIP, maka komitmen pada wong cilik pasti jadi prioritas utama.”
Adapun Ketua DPP PDIP Lingkup Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, mengatakan, pada Pemilihan Kepala Daerah serentak ini, mengimbau kader PDIP merancang posko-posko advokasi untuk memantau dugaan intimidasi lalu pelanggaran oleh aparat di area pada pilkada.
DPP PDIP disebutnya telah merancang sistem agar pada proses gugatan hukum, bukti-bukti siap kemudian sanggup diterima di dalam pengadilan. Yakni lewat pergerakan Rekam-Simpan-Laporkan serta Viralkan.
“Kita bisa jadi gunakan handphone masing-masing. Kita lawan intimidasi dengan hal itu,” kata Ronny. “Kita harus menunjukkan keberanian kita dengan melawan lewat cara yang tersebut benar. Karena ini menyangkut keberhasilan partai kita lalu masa depan bangsa negara kita.”
