Jakarta – Komisi II DPR memohon Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mempercepat penataan birokrasi di tempat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tentunya akan diperlukan struktur birokrasi akibat pembaharuan nomenklatur dan juga penambahan jumlah total kementerian, sehingga Kemenpan RB adalah kementerian yang digunakan paling ditunggu-tunggu oleh setiap menteri lalu kepala lembaga,” kata Rifqi pada waktu mengatur rapat kerja dengan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, Senin, 28 Oktober 2024.
Rifqi mengungkapkan Kementerian PAN-RB punya peran penting untuk mempercepat penataan sumber daya manusia pada waktu masa awal pemerintahan Prabowo. Sebab, kata Rifqi, pada waktu ini sejumlah kementerian baru atau kementerian hasil pemisahan dari kementerian yang tersebut sudah ada ada sebelumnya.
Menrut dia, penataan birokrasi kementerian harus diselesaikan sesegera mungkin. Hal yang disebutkan diperlukan agar masing-masing kementerian kemudian lembaga yang baru dibentuk bisa saja segera bekerja secara efektif.
Politikus Partai NasDem ini meyakinkan Komisi II akan mengawal setiap proses pembuatan regulasi yang mana dibutuhkan oleh Kemen PAN-RB. “Tidak ada waktu untuk berlambat-lambat akibat seluruh menteri memiliki target pekerjaan. Kami siap jikalau dibutuhkan sesuai kewenangan untuk menghadirkan kebijakan yang digunakan cepat, tentu sesuai dengan prosedur yang mana ada,” katanya.
Lebih lanjut, Rifqi menyatakan Komisi II akan menerima usulan Rancangan Undang-Undang tentang penataan birokrasi bila diperlukan. “Jika ada RUU yang digunakan perlu dihadirkan pada rangka mengisi kebutuhan, kami membuka ruang untuk segera membahasnya,” katanya.
Dia juga memohonkan setiap lembaga negara lalu kementerian yang baru mampu bekerja secara cepat sesuai kondisi ketika ini. “Semua harus sanggup bekerja cepat agar kebijakan presiden bisa jadi didukung sepenuhnya,” ujarnya.
Pilihan editor: Kepala Desa Rawan Dimobilisasi Menjelang Pilkada, Akademisi: Mudah Pengaruhi Warga
