IKN serta urgensi pemindahan ibu kota negara

IKN (Ibu Pusat Kota Nusantara) merupakan nama ibu kota baru Republik Indonesia yang dimaksud berada pada Kalimantan Timur. otoritas memutuskan memindahkan ibu kota untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi DKI Jakarta dan juga memperkuat penyelenggaraan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur antara lain bertujuan menurunkan tekanan pada DKI Jakarta yang semakin padat kemudian rawan bencana, juga memperkuat kesetaraan pembangunan di tempat luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah dalam Jakarta, seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, lalu risiko bencana alam. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menyokong perkembangan ekonomi pada kawasan timur Indonesia, meningkatkan investasi, lalu menciptakan lapangan kerja baru.

IKN dirancang sebagai pusat administrasi yang dimaksud lebih tinggi modern kemudian ramah lingkungan, dengan infrastruktur yang digunakan menyokong perkembangan dunia usaha serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi ketimpangan konstruksi antara wilayah barat lalu timur, dengan memanfaatkan sumber daya juga kemungkinan Kalimantan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang mana efisien juga menyokong pembagian merata pembangunan.

Lalu, apa urgensi spesifik pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara dari Ibukota Indonesia ke IKN? Berikut penjelasannya, mengutip OIKN:

1. Visi Indonesia 2045

Untuk menghadapi tantangan mendatang juga mencapai Visi Indonesia 2045, yang digunakan berusaha mencapai Indonesia menjadi perekonomian lima besar dunia dengan Ekonomi Nasional per kapita 23.119 dolar AS, diperlukan metamorfosis ekonomi yang mana memperkirakan Indonesia akan pergi dari dari middle income trap pada 2036.

Transformasi ini melibatkan pengembangan lebih lanjut industri, pengembangan infrastruktur, lalu reformasi birokrasi dari 2020 hingga 2024, yang digunakan mendasari permintaan akan IKN untuk memperkuat proses tersebut.

2. Mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang dimaksud merata

Dalam konteks ini, IKN diharapkan dapat menggalakkan pertumbuhan dunia usaha yang tersebut merata, termasuk pada Kawasan Timur Indonesia. Sebelumnya, Ibukota sebagai pusat pemerintahan, politik, lalu industri, mengendalikan 70 persen perputaran uang meskipun belaka mencakup 0,003 persen dari luas daratan Indonesia serta mempunyai 3,9 persen dari total penduduk nasional.

Ketidakmerataan penyelenggaraan juga kesejahteraan di area Indonesia disebabkan oleh terpusatnya pembangunan dalam Ibukota serta Pulau Jawa. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan perekonomian yang digunakan berkelanjutan, bukan memanfaatkan prospek tempat secara maksimal, juga kurang membantu keadilan antar wilayah kemudian persatuan bangsa.

Oleh akibat itu, IKN diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dengan menjadi kota berkelas dunia yang dimaksud melayani seluruh rakyat Indonesia. IKN juga diharapkan menjadi pusat gravitasi sektor ekonomi baru di dalam Indonesia, mencakup kawasan sedang juga timur, juga menciptakan pusat perkembangan sektor ekonomi baru serta memaksimalkan peluang sumber daya daerah.

3. Populasi jiwa terlalu padat kemudian peningkatan urbanisasi sangat tinggi

Kondisi DKI Jakarta yang digunakan saat ini tiada lagi sesuai sebagai ibu kota negara terlihat dari beberapa faktor. Pertama, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.704 jiwa/km², sangat lebih tinggi tinggi dibandingkan kepadatan nasional yang hanya sekali 141 jiwa/km².

Kedua, menurut data TomTom Traffic Index 2020, Ibukota Indonesia sempat berada di tempat peringkat 10 kota terburuk dunia pada hal kemacetan pada 2019, meskipun posisinya kemudian turun ke peringkat 31 dari 416 kota besar pada 2020.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa menghadapi krisis air yang cukup serius. Beberapa daerah, termasuk wilayah Jawa Tengah, menunjukkan indikator berwarna ikterus yang digunakan menandakan tekanan pada ketersediaan air.

Jakarta menghadapi hambatan lingkungan dan juga geologi yang digunakan serius, seperti banjir tahunan juga penurunan tanah yang menciptakan sebagian wilayahnya berada dalam bawah dari permukaan laut.

Sekitar 50 persen wilayah Ibukota menghadapi risiko banjir lebih tinggi rutin dari 10 tahun sekali. Selain itu, tempat Ibukota Indonesia juga terancam oleh aktivitas gunung api, seperti Krakatau lalu Gunung Gede, dan juga prospek gempa bumi juga tsunami.

Pemerintah Indonesia berharap pemindahan ibu kota dari Ibukota Indonesia ke IKN akan mencakup perencanaan kota yang dimaksud ramah lingkungan, dengan fokus pada infrastruktur hijau dan juga teknologi canggih.

Langkah ini diharapkan tak semata-mata menyelesaikan kesulitan Jakarta, tetapi juga menjadi contoh bagi penyelenggaraan kota masa depan yang mana berkelanjutan di area Indonesia.