Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan DPR akan menanyakan implementasi lumbung pangan atau food estate kebijakan Presiden Joko Widodo. Melalui Komisi IV, DPR akan mengkritisi proyek yang digarap oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada Komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan, yang melaksanakan adalah pemerintah,” ujar Puan Maharani di DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
DPR juga akan menanyakan masalah anggaran proyek-proyek prioritas. Termasuk program food estate tersebut. Puan mengatakan, pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan proyek strategis nasional sebelum 2024 berakhir.
“Karena memang pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis pemerintah sebelum tahun 2024 itu berakhir. Jadi itu yang akan kami tanyakan,” ujar Ketua DPP PDIP ini.
DPR akan meminta pemerintah menjelaskan proyek strategis tersebut mana saja yang menjadi prioritas untuk diselesaikan sampai 2024. Karena saat ini anggarannya sudah keluar.
“Proyek-proyek mana saja yang strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena anggarannya sudah keluar,” ujar Puan.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkapkan sejak awal komisi pertanian DPR telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak melanjutkan program lumbung pangan atau food estate gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena perencanaannya terlalu prematur.
Ketua DPP PKB ini menuturkan, kebijakan food estate tidak memiliki kajian yang layak. Kata Daniel, program tersebut hanya dikerjakan dengan semangat.
“Food estate itu dari awal memang perencanaannya sudah prematur, ya kan. Tanpa kajian yang layak, lalu dikerjakan dengan hanya dengan semangat,” ujar Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
“Tetapi tidak melihat kondisi, tidak melihat kemampuan, menganggarkan tapi semuanya sia-sia,” sambungnya.
Komisi IV sudah merekomendasikan supaya program food estate dihentikan sampai ada kajian yang matang. Apalagi terlihat potensi kegagalan yang besar.
“(Rekomendasi) dari awal dihentikan, dari awal dihentikan sampai adanya kajian yang layak,” ujar Daniel.
“Kita sudah dari awal kok. Dan kita melihat indikasinya kuat untuk gagal,” imbuhnya.
Daniel menyebut Komisi IV sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah. Tetapi program food estate itu terus dijalankan. Menurutnya, tidak ada perkembangan yang positif dari program tersebut.
“Enggak ada. Selalu pemerintah saat itu, Kementerian Pertanian, siapa saja yang terlibat ya, itu selalu berargumen baik, baik, baik,” kata Daniel.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.
Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).
“Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).
Hasto menuturkan dalam praktiknya, food estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
“Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia. Karena itu, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.
“Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa,” kata Hasto.
Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.
“Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian,” tutur Hasto.
Sumber: Liputan 6
