Topik tentang utang luar negeri menjadi salah satu yang dibahas dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1/2024) malam.
Para kandidat yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memaparkan pandangannya soal kebijakan utang luar negeri terkait pemenuhan program pemutakhiran alat utama sistem persenjataan.
Dalam perdebatan itu, Anies menilai utang luar negeri bisa dibenarkan selama dilakukan buat kepentingan negara.
Menurut dia, Anies, skema utang luar negeri bisa dilakukan dengan cara yang kreatif. Misalnya, terlibatnya pihak swasta. Namun, utang itu harus digunakan secara produktif.
“Utang-utang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif,” kata Anies.
Anies juga menyinggung kebijakan Kementerian Pertahanan yang menggunakan utang buat kebutuhan yang dianggap tidak produktif.
Dia menyinggung soal pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas oleh kementerian yang dipimpin Prabowo. Yang menjadi sorotan Anies adalah soal penundaan pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
“Utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan Itu bukan sesuatu yang tepat,” kata Anies.
Menurut Anies, beban utang sebuah negara idealnya tidak mencapai 30 persen dari produk domestik bruto (gross domestic product/GDP).
“Sehingga aman. Caranya, menata utang, kedua memperbesar GDP,” ucap Anies.
Menanggapi pernyataan Anies, Prabowo menyampaikan argumen soal penuntasan utang luar negeri. Prabowo mengatakan, Indonesia mampu melunasi utang-utang luar negeri.
“Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default (gagal bayar) utang. Saya keliling negara-negara di dunia mereka sangat hormat dengan Indonesia,” ucap Prabowo.
“Sehingga saya optimistis. Tetapi kembali kita harus punya pertahanan yang kuat supaya kita tidak bisa diintervensi, tidak didominasi, tidak diintimidasi ekonomi, kekayaan, pembangunan kita untuk menuju Indonesia makmur dan jaya,” sambung Prabowo.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terendah di dunia.
Dia mengungkapkan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia sekitar 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
“Utang luar negeri kita, ternyata Indonesia sekarang ini sebenarnya rasio perbandingan terhadap PDB kita salah satu yang terendah di dunia,” ujar Prabowo.
“Jadi (utang Indonesia) masih sekitar berada di 40 persen. Sedangkan banyak negara di dunia jauh di atas kita,” lanjut Prabowo.
Menurut Prabowo, utang luar negeri, termasuk buat pengadaan alutsista, mesti dikelola supaya bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Kembali lagi, dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita,” ujar Prabowo.
“Jadi saya kok tak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal utang. Kita sangat sangat dihormati,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar menilai pemerintah mendatang perlu melakukan perhitungan matang buat berutang, termasuk dalam pengadaan alutsista.
Menurut Ganjar, utang memiliki risiko yang besar pada bangsa dan negara, termasuk soal utang untuk penguatan infrastruktur pertahanan dan keamanan.
“Bahwa utang-utang itu memang bisa mematikan. Maka, hati-hati kalau mau utang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul, karena ini pernah dilakukan dan membikin banyak negara collapse karena utang,” kata Ganjar.
Ganjar berpendapat, jika pemerintah hendak menekan utang maka sebaiknya melakukan penguatan infrastrukstur sistem pertahanan dengan memanfaatkan kemampuan dalam negeri.
Caranya adalah dengan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun sampai mencapai 7 persen.
“Artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7 persen, kemudian government berjalan bisa dengan baik,” kata Ganjar.
Ganjar menekankan kembali agar pemerintah tidak berutang pada luar negeri. Terlebih, jika itu dilakukan untuk menguatkan sistem pertahanan.
“Memang kalau kita bicara pada industri pertahanan, kita musti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf terkait dengan hutang. No utang, no usang, sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri,” ucap Ganjar.
SUMBER:KOMPAS
