Kementerian Luar Negeri Filipina melayangkan protes terhadap China usai merilis peta baru edisi 2023 pada Senin (28/8) lalu.
Asisten Sekretaris Kemlu Filipina Daniel Espiritu mengonfirmasi pada Kamis (31/8) bahwa Manila telah mengajukan nota diplomatik untuk memprotes sikap China ini.
“Langkah terbaru ini bertujuan melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi China atas fitur Filipina dan zona maritim tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS),” demikian keterangan Kemlu Filipina, seperti dikutip CNN Filipina, Kamis (31/8).
Filipina menekankan bahwa Putusan Arbitrase 2016 telah membatalkan klaim Beijing atas perairan sengketa yang masuk dalam klaim historis China yakni Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus.
Menurut Kemlu Filipina, putusan ini menyebut bahwa “wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari sembilan garis putus-putus bertentangan dengan Konvensi dan tidak sah sejauh mereka melampaui batas geografis dan substantif hak maritim China berdasarkan Konvensi.”
