Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Politik serta Keselamatan Budi Gunawan mengundang beberapa orang menteri kabinet dan juga kepala badan pada kantornya pada Senin, 4 November 2024. Agendanya ialah rapat koordinasi tingkat menteri.
“Menko Polkam akan menjadi pemimpin Rapat Kesepahaman Derajat Menteri mengeksplorasi penyampaian pembentukan desk,” tulis undangan yang dilihat Tempo pada Senin, 4 November 2024.
Dalam undangan itu tercatat para menteri yang tersebut akan datang hadir ialah yang berada di area bawah koordinasi Menkopolkam. Pantauan Tempo di lokasi, beberapa orang menteri juga kepala badan tampak mendatangi Kantor Kemenkopolkam, DKI Jakarta sejak pukul 09.30 WIB.
Mereka yang mana terpantau hadir dalam antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi serta Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi kemudian Digital Angga Raka Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, tampak hadir juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Pusat Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Ada juga pejabat Bakamla, Badan Siber juga Sandi Negara, hingga Badan Narkotika Nasional.
Salah orang pejabat urusan Hubungan Publik Kemenkopolkam mengungkapkan bahwa rapat koordinasi tingkat menteri ini mengeksplorasi tentang pembentukan dua desk, yakni Desk Judi Online kemudian Desk Pilkada.
Rapat koordinasi tingkat menteri ini dilakukan secara tertutup. Hingga pukul 10.30, rapat yang digunakan diadakan di area Gedung Utama Kemenkopolkam masih berlangsung.
Sebelumnya, Menkopolkam Budi Gunawan menyatakan bahwa kementeriannya berjanji menangani pemberantasan judi online seperti yang digunakan sudah dijalankan pendahulunya, Hadi Tjahjanto, melalui Satgas Judi Online.
Budi menilai, praktik judi online telah lama menghasilkan perekonomian rakyat memburuk kemudian menciptakan rakyat jatuh miskin. “Sudah meresahkan, sangat meresahkan baik untuk perorangan, rumah tangga, lingkungan serta sebagainya. Ini adalah harus ditangani dengan baik juga lebih besar tajam,” kata Budi pada Selasa, 22 Oktober 2024 seperti dilansir dari Antara.
Budi tiada menjelaskan dengan rinci langkah konkret yang dimaksud akan dijalankan untuk meredam praktik judi online di dalam Tanah Air. Dia semata-mata memverifikasi jajarannya akan datang berkoordinasi dengan beberapa orang lembaga terkait untuk menangani praktik judi online.
“Kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang mana menjadi ujung tombak pada bidang penegakan hukum,” kata Budi.
Tak hanya saja judi online, Kemenkopolkam juga menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang digunakan berlangsung pada 27 November 2024. Kemenko Polkam ingin pilkada serentak berjalan kondusif, aman, juga lancar.
Untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada, Wamenkopolkam Lodewijk Freidrich Paulus memohon Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan operasi intelijen secara terpadu mendekati Pilkada. Operasi itu, katanya, agar tercipta sistem peringatan serius dini.
“Kegiatan deteksi dini lalu cegah dini bisa jadi lebih lanjut optimal,” ujar Lodewijk seperti dikutipkan dari keterangan resmi pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Lodewijk juga menyoroti banyak tempat yang tersebut dinilai sebagai kawasan rawan menjauhi pilkada. Dia meminta-minta setiap lembaga yang dimaksud menangani pilkada telah memetakan daerah-daerah rawan konflik menjauhi hingga berakhirnya perhelatan pilkada.
Kemenkopolkam membagi kawasan yang tersebut dianggap rawan yang disebutkan menjadi tiga kategori, yakni wilayah rawan rendah, rawan sedang, serta rawan tinggi. Masing-masing tempat memiliki perhatian yang dimaksud berbeda-beda tergantung tingkat kerawanannya.
Lodewijk menyebutkan, misalnya, di tempat Papua ada empat provinsi yang masuk kategori tempat rawan tinggi. Menurut dia, empat provinsi di area Papua yang tersebut masuk kategori rawan tinggi itu lantaran masih terdapat beberapa jumlah kesulitan sosial.
Menurut Lodewijk, pilkada serentak 2024 menjadi acara penting yang termasuk delapan inisiatif cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Lodewijk berharap pelaksana maupun stakeholder atau pemangku kebijakan yang digunakan berhubungan dengan pilkada benar-benar memonitor kondisi di tempat lapangan.
